bukanberitabiasa.com – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, meminta agar bentrok maut antarpendukung paslon di Pilkada Puncak Jaya diselesaikan melalui jalur hukum. Ia menegaskan bahwa kematian warga akibat konflik politik harus diproses secara pidana.
“BACA JUGA : 3 Trik Jitu Bantu Istri Lebih Cepat Capai Orgasme”
Pilkada Papua Berakhir Bentrok
Rifqinizamy menyampaikan hal ini kepada wartawan pada Senin (7/4/2025). Ia menilai kejadian tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada, khususnya di Papua.
“Perlu ada evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Pilkada yang sering memicu konflik dan menelan korban jiwa,” ujarnya.
Komisi II DPR juga menyoroti pentingnya revisi terhadap undang-undang paket politik. Rifqinizamy akan membahas wacana pengembalian sistem Pilkada ke DPRD dalam revisi undang-undang politik.
“Komisi II DPR akan mempertimbangkan kembali sistem Pilkada, apakah tetap berlangsung secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. Evaluasi ini penting berdasarkan variabel seperti pendidikan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Rifqinizamy.
Ia juga meminta agar pemungutan suara ulang (PSU) tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU dan pemda. Ia mengajak semua pihak, termasuk Polri dan TNI, ikut mengamankan situasi demi menjaga ketertiban.
“Keamanan PSU menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya penyelenggara pemilu,” tegasnya.
Sebelumnya, bentrokan terjadi antara pendukung paslon nomor urut 1 Yuni Wonda-Mus Kogoya dan paslon nomor urut 2 Miren Kogoya-Mendi Wonerengga.
Aksi saling serang itu berlangsung sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025. Bentrokan menewaskan 12 orang dan menyebabkan 653 orang lainnya luka-luka.
Brigjen Faizal Ramadhani selaku Kepala Operasi Damai Cartenz mengatakan sebagian besar korban mengalami luka akibat terkena panah.
“BACA JUGA : Singapura Gunakan Kecoak Cyborg Cari Korban Gempa Myanmar”
Dari total korban luka, 423 orang berasal dari kubu paslon 01, sementara 230 lainnya dari pendukung paslon 02. Pemerintah dan aparat kini berupaya meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut.
